MIT Tolak Proposal Gedung Putih, Sebut Ancaman bagi Kebebasan Akademik

Redaksi

Cambridge, Massachusetts — 10 Oktober 2025
Massachusetts Institute of Technology (MIT) secara resmi menolak proposal dari Gedung Putih yang mengaitkan akses terhadap pendanaan riset federal dengan penerapan sejumlah kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi. Keputusan ini menjadikan MIT sebagai universitas besar pertama di Amerika Serikat yang secara terbuka menolak berpartisipasi dalam inisiatif pemerintah yang disebut Compact for Academic Excellence in Higher Education.

Proposal yang diperkenalkan pemerintahan Presiden Donald Trump itu dikirimkan kepada sembilan universitas terkemuka di seluruh Amerika, termasuk MIT, Brown, Dartmouth, University of Texas, dan University of Southern California. Dokumen tersebut menjanjikan akses prioritas terhadap dana federal bagi institusi yang bersedia menerapkan beberapa kebijakan — di antaranya pembekuan biaya kuliah selama lima tahun, pembatasan penerimaan mahasiswa internasional, pengakuan gender berdasarkan definisi biologis, serta jaminan ruang bagi pandangan politik konservatif di lingkungan kampus.

Dalam surat resminya kepada Menteri Pendidikan AS Linda McMahon, Presiden MIT Sally Kornbluth menegaskan bahwa meski universitas mendukung upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan tinggi, sejumlah ketentuan dalam proposal tersebut “berisiko mengancam kebebasan akademik dan independensi institusi.”

“MIT tidak dapat menerima kebijakan apa pun yang mensyaratkan pendanaan berdasarkan kesesuaian ideologis,” tulis Kornbluth. “Penelitian ilmiah harus dipandu oleh bukti dan prestasi, bukan oleh tekanan atau preferensi politik.”

Gedung Putih menanggapi penolakan itu dengan nada kecewa. Seorang juru bicara pemerintah menyebut MIT telah “menolak kesempatan untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan di dunia akademik.” Pihak administrasi menilai compact tersebut dimaksudkan untuk memastikan universitas “mengutamakan kepentingan mahasiswa Amerika dan menjunjung nilai-nilai nasional.”

Beberapa universitas lain yang menerima proposal serupa menyatakan masih meninjau isinya. Para pengamat pendidikan menilai langkah MIT berpotensi memengaruhi keputusan institusi lain, sekaligus membuka babak baru dalam ketegangan antara universitas-universitas elit dan pemerintah federal terkait batas pengaruh politik terhadap pendanaan pendidikan tinggi.

Pengamat juga memperingatkan, jika pemerintah tetap melanjutkan kebijakan yang mengaitkan dukungan riset dengan kesetiaan terhadap agenda politik, sengketa ini dapat berkembang menjadi perdebatan konstitusional yang lebih luas mengenai otonomi akademik dan pengawasan federal.