BRIDA Jatim Dorong Penataan SDM Non-ASN lewat Policy Paper

Surabaya – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan pembahasan draft akhir policy paper bertajuk “Penyesuaian Regulasi dan Skema Pengadaan SDM Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur”, Jumat (7/11/2025), di Ruang Riset I, Lantai 1, Kantor BRIDA Provinsi Jawa Timur.Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, serta tim penyusun policy paper. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk mematangkan substansi kebijakan pengadaan dan pengelolaan SDM Non-ASN agar selaras dengan regulasi nasional dan kebutuhan tata kelola pemerintahan daerah.

Sebagai pengisi acara, akademisi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Gagas Gayuh Aji, SM., M.Sc, memaparkan analisis dan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam draft akhir policy paper. Dalam pemaparannya, Gagas menekankan pentingnya penataan regulasi dan skema pengadaan SDM Non-ASN yang berbasis kebutuhan organisasi, transparan, serta berorientasi pada kinerja.

Menurut Gagas, SDM Non-ASN masih memiliki peran strategis dalam mendukung operasional perangkat daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun perlu memposisikan SDM Non-ASN sebagai bagian dari sistem kerja pemerintahan daerah yang terkelola dengan baik, bukan sekadar solusi jangka pendek.

Kegiatan pembahasan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Rosan Dastimi, S.Sos., M.M, Analis Kebijakan Ahli Muda BRIDA Provinsi Jawa Timur. Rosan berperan dalam koordinasi dan fasilitasi pembahasan, sekaligus menjembatani masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bersifat aplikatif dan implementatif.

Dalam forum tersebut, BKD dan Biro Pemerintahan menyampaikan sejumlah masukan strategis, khususnya terkait harmonisasi kebijakan kepegawaian, kepastian regulasi, serta implikasi pengelolaan SDM Non-ASN terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Seluruh masukan tersebut menjadi dasar penting dalam penyempurnaan akhir dokumen policy paper.

Melalui kegiatan ini, BRIDA Provinsi Jawa Timur berharap policy paper yang dihasilkan dapat menjadi rujukan kebijakan dalam penataan regulasi dan skema pengadaan SDM Non-ASN yang lebih adaptif, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan sumber daya aparatur di Provinsi Jawa Timur.