Jatim Sabet Penghargaan UKBI Tertinggi Nasional, Khofifah Sebut Bahasa Indonesia Cerminan Karakter Bangsa

Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi nasional. Kali ini, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima langsung penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai Provinsi dengan Kinerja Tertinggi dalam Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) tahun 2021–2024. Total 151.249 peserta dari Jatim telah mengikuti UKBI dalam kurun waktu tersebut.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dikdasmen RI Prof. Dr. Abdul Mu’ti dalam acara peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (25/4).

“Ini bentuk komitmen kita untuk menjaga kedaulatan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa dan instrumen pembentuk karakter,” ujar Khofifah.

UKBI sendiri merupakan alat uji standar nasional untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Tes ini terdiri dari lima seksi, yakni Mendengarkan, Merespons Kaidah, Membaca, Menulis, dan Berbicara yang dilaksanakan secara daring.

Di hadapan pejabat dan tamu undangan, Khofifah menegaskan pentingnya implementasi pedoman bahasa secara serius di seluruh satuan pendidikan. Menurutnya, bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi sebagai identitas, kekuatan, dan simbol kemajuan pendidikan.

“Kita harus terus berinovasi dan membangun budaya bahasa yang benar, efektif, dan bermartabat,” tegasnya.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menyoroti pentingnya regulasi dalam penguatan bahasa Indonesia. Ia menyambut baik terbitnya Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai langkah strategis dan terukur.

Ia menyebut, pembentukan tim pengawas bahasa di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga sekolah menjadi kunci efektivitas implementasi. Tim ini nantinya akan beranggotakan pakar bahasa, pengawas sekolah, dan perwakilan lembaga bahasa.

“Tim akan melakukan audit, sosialisasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan,” jelas Khofifah.

Audit akan dilakukan secara rutin tiap semester. Tim pengawas akan memantau berbagai dokumen resmi, materi ajar, publikasi sekolah, hingga komunikasi digital untuk memastikan kesesuaian dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Selain itu, Pemprov Jatim juga akan menggulirkan pelatihan intensif serta pendampingan lapangan kepada guru dan tenaga kependidikan agar setiap dokumen dan laporan resmi sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku.

“Kami juga akan menggelar lomba menulis, pidato, dan debat berbahasa Indonesia dari tingkat sekolah hingga regional, serta memasang papan edukasi kebahasaan di titik-titik strategis,” urainya.

Agar implementasi pedoman berjalan optimal, Khofifah menekankan perlunya sinergi antara Pemprov, Dinas Pendidikan, dan seluruh satuan pendidikan. Ia mengajak seluruh pihak untuk bahu-membahu dalam menjaga martabat bahasa Indonesia.

“Saya mengajak semua pihak berkolaborasi, ambil peran, dan bertanggung jawab dalam setiap tahapan,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Dikdasmen Prof. Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa upaya menjaga kedaulatan bahasa bukan hanya soal tata bahasa, namun juga bagian dari perjuangan membangun peradaban bangsa.

“Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi. Ia adalah ilmu, pemersatu, dan jati diri bangsa yang harus kita banggakan,” tegasnya.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama oleh Prof. Abdul Mu’ti, Gubernur Khofifah, Walikota Jakarta Selatan Munjirin, Bupati Sidoarjo Subandi, serta sejumlah pejabat kementerian dan DPR RI.